HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait akan melakukan pertemuan untuk membahas skema sertifikasi halal gratis.

Pembahasan ini akan melibatkan BPJPH, LPPOM MUI, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal itu disamopaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hariyanto.

Hal sama dikatakan Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso. Ia menyampaikan bahwa  pihanya ingin usaha mikro dan kecil (UMK) hanya gratis sertifikasi halal di awal saja. Empat tahun kemudian saat memperbarui sertifikasi halal diharapkan UMK tidak perlu mendapat subsidi lagi untuk sertifikasi halal.

“Bagi kami sih bahasa dibebaskan (digratiskan) UMK tidak dibebankan kepada pembiayaan tapi negara mempersiapkan infrastruktur atau dukungan pembiayaan itu sehingga ada alokasi budget yang harus dihitung,” kata Sukoso dikutip Selasa (14/1/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, menggratiskan sertifikasi halal untuk UMK berkaitan dengan Kementerian Keuangan karena berhubungan dengan pendanaan. BPJPH juga melihat proses sertifikasi halal ini melibatkan banyak pihak di antaranya lembaga pemeriksa halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang fatwa.

Ia menjelaskan, bentuknya pemerintah memberi subsidi untuk pembiayaan sertifikasi halal UMK. Tapi BPJPH berharap UMK yang sudah disubsidi jangan minta subsidi lagi di empat tahun mendatang saat memperbaharui sertifikasi halal.

Sukoso menegaskan, empat tahun ke depan UMK harus bisa mandiri membayar biaya sertifikasi halal sendiri. UMK harus bisa menabung selama empat tahun untuk biaya sertifikasi halal. Supaya mereka dapat mengembalikan uang negara agar negara bisa menggunakannya lagi untuk yang lain.

“Empat tahun ke depan (UMK) jangan minta disumbang lagi, ya harus bisa mandiri dong, UMK yang sudah dibantu, empat tahun kemudian ya setidaknya harus siap membayar (sertifikasi halal) untuk mengembalikan keuangan negara,” ujarnya.