Bentrokan Polisi dengan Partai Agama di Bangladesh Memakan Korban Jiwa
Bentrokan Polisi dengan Partai Agama di Bangladesh Memakan Korban Jiwa (Ilustrasi/Hidayatuna)
HIDAYATUNA.COM, Bangladesh – Setidaknya satu aktivis Jamaat-e-Islami Bangladesh tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka dalam bentrokan polisi dan partai agama pada hari Selasa di berbagai bagian negara selama protes.
Bentrokan dimulai setelah polisi mencegah aktivis partai agama mengadakan doa pemakaman di absensi untuk mendiang pemimpin mereka Delawar Hossain Sayedee.
Satu orang tewas setelah ditembak selama protes di kota Cox’s Bazar di tenggara Chokoria, kata petugas polisi setempat Md Abdul Jabbar melalui telepon ke Anadolu.
Namun, dia mengklaim pria tersebut tidak dibunuh polisi karena tidak menggunakan peluru tajam atau peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa.
“Kami mengkonfirmasi kematian seorang pengunjuk rasa. Kami masih belum tahu bagaimana dia mendapat luka tembak. Kami akan menyelidiki insiden itu dan mengambil tindakan hukum yang sesuai,” janjinya.
Namun, dia mengklaim lebih dari lima petugas polisi terluka dalam serangan pendukung partai tersebut, termasuk dirinya sendiri.
Namun, para pemimpin Jamaat-e-Islami menegaskan bahwa bentrokan itu juga melukai lebih dari 70 pendukung mereka di Chokoria, dan 30 di ibukota Dhaka dan Chattogram.
Dalam pesan belasungkawa langsung, partai itu mengatakan,
“Ketidakadilan besar telah dilakukan kepadanya dengan memenjarakannya seumur hidup atas kasus palsu dan palsu.”
Sayedee telah menyebarkan Islam selama lebih dari 50 tahun di dalam dan luar negeri, menurut partai tersebut.
Dia menjalani hukuman penjara seumur hidup atas dugaan kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan selama Perang Pembebasan Bangladesh.
Sayedee dijatuhi hukuman mati pada tahun 2013 oleh pengadilan lokal yang dikenal sebagai Pengadilan Kejahatan Internasional.
Namun, Mahkamah Agung mengurangi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2014.
Sedikitnya 78 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi dan lembaga penegak hukum lainnya di seluruh negeri sebagai reaksi langsung atas putusan pengadilan.
Pengadilan kejahatan, yang didirikan pada tahun 2009, telah dikritik oleh kelompok hak asasi global karena tidak mengikuti standar peradilan yang adil.
Sejak itu, telah menjatuhkan vonis terhadap lebih dari 130 orang dalam lebih dari 50 kasus. []
