Benarkah Regulasi Alasan Pengharaman Kripto?

 Benarkah Regulasi Alasan Pengharaman Kripto?

Negara-Negara Muslim Didesak untuk Perkenalkan Mata Uang Bersama (Ilustrasi/Hidaytauna)

HIDAYATUNA.COM – Regulasi ada dalam 5 poin krusial yang menurut saya patut dibaca dengan kritis perihal LBM PWNU Jatim Mengharamkan Kripto . Sampai saat ini, undang-undang dan peraturan Bank Indonesia hanya mengakui satu currency (alat tukar) di NKRI, yakni rupiah.

Oleh sebab itu, membahas keberlakuan currency lain di Indonesia adalah tidak tepat dan jelas-jelas melanggar hukum. Regulasi ini mempunyai tujuan kemaslahatan yang terukur untuk NKRI sehingga menyatakan bahwa Kripto tertentu halal digunakan sebagai mata uang alternatif di NKRI jelas keliru, baik dari sigi hukum positif mau pun fikih.

Lagi-lagi, bila regulasi ke depan berkata lain, maka putusan hukum pun akan lain pula. Tiga hal inilah yang menjadi perdebatan sengit dalam forum.

Anggapan Kyai Imam Jazuli bahwa keharaman itu hanya muncul karena soal entitasnya tidak terlihat sama sekali tidak tepat sasaran, mendekat pun tidak. Pertimbangannya jauh lebih kompleks dari yang beliau sangka.

Tentu saja, pada akhirnya pihak lain tetap dapat mempunyai pendapat berbeda dan LBM PWNU Jatim menyadari betul hal ini. Oleh karena itu, ketika ada LBM lain yang menghasilkan produk putusan yang berbeda, reaksinya biasa saja. 

1. Lembaga fatwa internasional juga mengharamkan

Setelah memvonis LBM Jatim sebagai jumud dan menyarankan untuk membaca kitab putih (baca: buku kontemporer). Kyai Imam berkata: “Ulama-ulama Islam dari Mesir, Kuwait, dan Indonesia condong mengharamkan uang kripto”.   

Pertanyaannya, apakah itu artinya beliau juga menganggap fukaha dalam lembaga fatwa di belahan dunia yang lain tersebut jumud? Kita tahu bahwa mereka adalah salah satu produsen kitab-kitab putih yang beredar saat ini.

Apakah para ekonom di Bank Indonesia dan bank sentral negara lain yang hingga saat ini tidak mengakui eksistensi kripto dan melarangnya juga mau dibilang jumud? Para ekonom itu kebanyakan tidak mengenal kitab kuning tetapi sepenuhnya berpedoman pada buku-buku yang mereka pelajari.   

Tidak ada relevansi langsung antara penilaian terhadap kripto dengan kejumudan berpikir atau mengultuskan kitab kuning. Bisa jadi yang menganggapnya boleh itulah yang jumud karena hanya karena melihat ini menguntungkan maka “harus halal”. Pikiran harus halal sebab bisa untung jelas adalah pikiran jumud yang sudah ada sejak masa jahiliyah.  

2. Santridan teknologi  

Dalam penutupnya, Kyai Imam berkata: “Terakhir sekali, para santri di pondok pesantren jangan terus-terusan dicekokin kitab kuning. Tetapi mereka juga harus diajari teknologi.”   

Saya tidak tahu santri mana yang dimaksudnya di sini? Kalau yang dimaksud adalah santri secara umum, bukankah sudah banyak sekali santri yang melanjutkan kuliah ke segala bidang, termasuk di bidang teknologi?

Banyak aplikasi android yang ada di Playstore adalah buatan santri, semisal aplikasi falak, waris, pembaca kitab dan sebagainya. Selain itu, saya tidak tahu penguasaan teknologi macam apa yang dikuasai beliau sebagai pengkritik yang tidak dimiliki para santri secara umum.

Kalau hanya level user seperti memakai komputer, hape, internet dan memakai entitas dunia maya, saya pastikan hampir semua bisa karena ini tuntutan zaman. Kalau yang dimaksud adalah teknologi di level creator, maka kenapa santri yang dituntut menguasainya. Bukankah, ada anak sekolah yang memang belajar untuk tujuan itu?  

3. Tandingan kripto?  

Di bagian closing, Kyai imam berkata: “Jika kita sepakat bahwa uang kripto adalah haram, maka apa solusi atau karya dari santri dalam hal mata uang digital? Bisakah para santri tidak saja pandai mengharamkan sesuatu, tetapi menciptakan tandingannya?”  

Sebentar… sebentar… jadi sekarang santri diminta membuat uang kripto juga dalam kondisi saat ini seperti dijelaskan di atas? Ini sama seperti ketika santri mengharamkan sabung ayam lalu ditantang untuk membuat sabung ayam syar’i.

Sekali lagi, kripto dapat berpeluang halal apabila kondisi telah berubah di mana faktor-faktor yang membuatnya diharamkan telah hilang. Jadi solusinya bukan dengan membuat mata uang kripto tandingan tetapi dengan cara mengubah situasi.

Hal yang bisa mengubah situasi ini tentu bukan santri tetapi pemerintah secara khusus dan perubahan kondisi dunia ekonomi secara umum. Di sinilah kita dituntut untuk berpikir kompleks dan tidak menyederhanakan masalah, agar tidak jumud.  

Ini adalah pandangan saya pribadi sebagai salah satu saksi sejarah saat keputusan haram terhadap kripto itu dibuat. Jadi, ini bukan mewakili lembaga LBM atau pun PWNU.

Silakan bila Anda tidak sepakat sebab ruang diskusi tetap terbuka. Saya hanya menceritakan kondisi di belakang layar yang tidak terekam dalam edaran, itu pun berdasarkan apa yang saya ingat. Bila ada yang tidak akurat, itu murni dari saya pribadi. 

Abdul Wahab Ahmad

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Penulis Buku dan Peneliti di Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan Pengurus Wilayah LBM Jawa Timur.

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *