Bahas Putusan ICJ Terhadap Myanmar, Sidang PBB Gagal Capai Kesepakatan
HIDAYATUNA.COM – Dewan Keamanan PBB membahas perihal putusan International Court of Justice (ICJ) terhadap Myanmar, yang mengharuskannya untuk mencegah aksi genosida terhadap Muslim Rohingya pada hari Selasa (4/2/2020). Tapi dalam pertemuan itu, PBB gagal menemukan kata sepakat atas pernyataan atau langkah apa yang akan mereka ambil.
Menurut seorang diplomat yang tidak mau disebutkan namanya, menyampaikan pertemuan itu adalah pertemuan tertutup, China, sebagai sekutu Myanmar, serta Vietnam, yang merupakan anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau yang lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bersama dengan Myanmar, merasa keberatan dengan keputusan dari ICJ.
Sebaliknya, para anggota dari Dewan Uni Eropa mendesak Myanmar dalam sebuah pernyataan kepada wartawan, untuk mematuhi langkah-langkah yang telah diperintahkan oleh pengadilan tinggi PBB. Mereka juga menekankan bahwa Myanmar ‘berada di bawah hukum internasional, dan wajib mematuhinya’.
Prancis, Jerman, Belgia dan Estonia bersama dengan mantan anggota dewan, Polandia, juga mendesak Myanmar ‘agar segera mengambil tindakan yang kredibel untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia’ terhadap Muslim Rohingya.
“Myanmar harus mengatasi akar penyebab konflik, bukan hanya di negara bagian Rakhine, tetapi juga di negara bagian Kachin dan Shan,” kata para anggota Uni Eropa.
“Pertanggungjawaban dari para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter adalah bagian terpenting dari proses ini,” lanjutnya.
Negara-negara anggota Uni Eropa itu juga mengatakan bahwa ‘Myanmar juga harus menciptakan kondisi yang layak serta memfasilitasi proses pengembalian warga Rohingya secara sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan ke Myanmar’.
Mereka juga menegaskan kembali seruan Dewan Keamanan PBB kepada Myanmar, untuk mengimplementasikan rekomendasi dari Annan Commision [Komisi Penasihat di Negara Bagian Rakhine], yang menyerukan agar pemerintah Myanmar memberikan status kewarganegaraan dan memastikan hak-hak lain dari warga Rohingya.
Mereka juga mendesak pemerintah Myanmar untuk mempromosikan investasi sekaligus progress pertumbuhan yang diarahkan kepada masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara bagian Rakhine. (Aljazeera.com)
