3 Poin yang Mendasari Putusan Cripto LBM-NU Jatim

 3 Poin yang Mendasari Putusan Cripto LBM-NU Jatim

Perdebatan halal haram cripto (Ilustrasi/Hidaytauna)

HIDAYATUNA.COM – KH. Imam Jazuli dalam artikelnya yang berjudul “LBM-NU, Cryptocurrency dan Kejumudan Nalar”, hanya fokus pada satu poin. Poin itu menurutnya menjadi pangkal kesalahan putusan LBM PWNU Jatim, yakni sebab cryptocurrency tidak terlihat.

Kiai Imam berkata, “Mata uang kripto divonis sebagai ‘Ain Gahiru Musyahadah (entitas yang tak terlihat). Sesuatu atau barang atau entitas yang tidak terlihat, dalam pandangan kitab kuning, tidak dianggap komoditas dan pada gilirannya tidak boleh diperdagangkan.”

Menurutnya, kegagalan pertama LBM-NU membangun hipotesis awal ini, tentang eksistensi data biner, menyebabkan keruntuhan hipotesis-hipotesis berikutnya. Hipotesis yang menopang fatwa keharaman mata uang kripto.

Oleh karena uang kripto dianggap tidak terlihat, lanjut kiai Imam. Otomatis mendorong LBMNU Jawa Timur menyebut uang kripto tidak bisa ditunjukkan karakteristiknya maupun keterjaminannya.  

Jadi, inti kritik pedas beliau bertumpu pada satu poin di mana beliau menyangka bahwa LBM mengharamkan cryptocurrency karena alasan ia adalah entitas yang tidak terlihat. Sebagai salah satu khadim para Kiai di LBM PWNU Jatim yang diminta membersamai beliau-beliau di bangku depan, saya geleng-geleng kepala ketika membaca poin kritik ini.

3 Poin yang Mendasari Putusan Cripto LBM-NU Jatim

Sepanjang yang saya ingat dari awal acara hingga pembacaan putusan, tidak ada satu pun momen di mana para musyawirin mempermasalahkan apakah cryptocurrency terlihat atau tidak. Sama sekali bukan itu alasannya, bahkan bukan itu pembahasannya.

Jadi, ini murni karena kesalahpahaman Kiai Imam Jazuli pribadi yang telah berasumsi sendiri. Lalu mengkritik asumsinya sendiri sebagai kejumudan berpikir. Dalam ilmu logika, kasus semacam ini disebut sebagai strawman fallacy.  

Hal yang lama diperdebatkan oleh musyawirin, setelah mendengar masukan dari pakar ekonomi yang diundang, adalah tiga poin utama. Di antaranya sebagai berikut:

1. Aset yang Mendasari Uang Kripto

Pertama, soal underlying asset atau aset yang mendasari uang kripto tersebut. Kertas uang memang hanya sebatas kertas, tetapi di balik itu ada aset riil yang menjamin uang tersebut sehingga tetap mempunyai harga.

Di masa lalu, uang dicetak berdasarkan cadangan emas, lalu kondisi berubah sehingga uang tidak lagi berdasarkan emas tetapi berdasarkan jaminan negara. Jaminan negaralah yang membuat secarik kertas yang disebut sebagai uang ini mempunyai harga.

Bentuk kertas lain selain uang juga berharga apabila mempunyai aset riil di alam nyata yang diwakilinya, misalnya cek, sertifikat tanah dan saham. Meskipun sama-sama kertas tapi karena mewakili aset tertentu, maka ia berharga mahal dan harganya tidak sebagai kertas.

Dengan kata lain, harga sebuah uang (alat tukar) bukan karena dirinya sendiri tetapi karena ia mewakili hal lain di luar dirinya. Bagaimana bila alat tukar tersebut bentuknya bukan kertas tetapi berupa entitas digital?

Di sini aturannya sama, ia akan berharga sepanjang mewakili aset nyata yang riil di dunia nyata. Misalnya e-money atau uang elektronik dengan seluruh ragamnya. E-money bukan semata angka yang hanya bisa kita lihat di layar tetapi ia adalah angka yang merepresentasikan uang sebenarnya yang dapat kita ambil di ATM.

Ibrah: Diambil Sisi Tak Terlihatnya

Lalu bagaimana dengan uang kripto? Jelas ia tidak merepresentasikan aset apa pun di luar dirinya sendiri. Ia murni sebagai “angka belaka” yang ujug-ujug diberi harga oleh para spekulator. Bila suatu saat tiba-tiba para spekulator itu tidak lagi memberinya harga, maka harganya akan hilang sama sekali dan berubah kembali hanya “sebagai angka”.  

Dengan demikian, ibarah dari kitab Bujairami yang dinukil oleh Kiai Imam dalam artikelnya tidak dimaksudkan oleh LBM untuk diambil sisi tidak terlihatnya. Tetapi di sisi ketiadaan barang yang riil atau fisikal yang diwakili oleh uang kripto tersebut.

Transaksi perdagangan kripto di Indonesia selama ini dilakukan dengan menganggapnya sebagai komoditas yang independen dalam wujudnya yang sepenuhnya digital. Sekarang kita beralih pada bahasan ini.  

Bagaimana bila entitas digital itu memang dimaksud dan diberi nilai karena dirinya sendiri sehingga menjadi aset/komoditas digital, alih-alih sebagai mata uang digital? Maka diskusi LBM saat itu menganggapnya diperbolehkan selama ia bermanfaat secara riil untuk digunakan oleh manusia dengan wujud manfaat yang diakui secara syariat.

Manfaat Cryptocurrency

Adapun cryptocurrency, manfaat dalam dirinya sendiri tidak ada, sebab sejatinya hanya “angka digital” tadi. Satu-satunya manfaat darinya hanyalah karena ia diberi harga sehingga pada akhirnya dapat ditukar dengan uang asli di exchange dan bila harganya naik maka akan mendapat untung.

Manfaat semacam ini tidak diakui dalam definisi komoditas atau sil’ah yang dikenal dalam fikih. Oleh karena tidak diakui itulah sehingga ia dianggap tidak ada (ma’dum) dan tidak dapat diserahterimakan.

Namun demikian, manfaat semacam ini akan diakui apabila sesuai dengan namanya. Cryptocurrency dianggap sebagai mata uang (currency) dan bukan sebagai sil’ah. Namun lagi-lagi masalahnya kembali ke awal.  

Dalam diskusi yang hangat di PWNU itu, para musyawirin yang sebagian besar merupakan pelaku cryptocurrency itu, tahu betul. Bappebti dalam peraturan nomor 7 Tahun 2019 telah mengakui beberapa uang kripto sebagai aset digital yang berharga.

Jadi bukan sebagai uang, tetapi sebagai aset yang dianggap berharga. Pada kenyataannya pula banyak yang mendapat untung.

2. Potensi Gharar yang Luar Biasa

Gharar adalah ketidakjelasan yang dapat menyebabkan kerugian salah satu atau kedua pihak. Cryptocurrency tidak diterbitkan oleh negara mana pun yang dapat menjamin nilainya.

Di sisi lain, dia sendiri tidak punya manfaat apa pun kecuali sebagai deretan angka “canggih” yang bisa dilihat di komputer/gawai. Penentuan harganya murni dipengaruhi spekulasi pasar.

Hal ini menyebabkan harganya dapat melambung setinggi langit lalu terjun bebas tanpa ada yang dapat mengontrolnya. Bisa jadi, cryptocurrency yang ada sekarang tiba-tiba tidak berlaku besok.

Saat artikel ini ditulis, sebuah sumber mengatakan bahwa jumlah cryptocurrency di seluruh dunia adalah 11.000 jenis. Jumlah yang sangat banyak hingga jauh melampaui jumlah negara di dunia.

Sebab siapa pun dapat dengan bebas membuatnya, menentukan harganya dan menentukan mekanisme bermainnya. Asalkan orang lain setuju dan mau memberinya harga juga, maka bim salabim jadilah uang kripto baru.

Siapa yang dapat menjamin keberadaan harga dalam masing-masing currency atau mata uang itu? Tidak ada.

Kripto sebagai Komoditas

Potensi gharar ini tetap melekat saat kripto dianggap bukan sebagai currency tetapi sebagai aset atau komoditas. Nilainya tetap tidak jelas sebab memang sejatinya hanya berupa “angka canggih” yang serta merta diberi nilai tanpa patokan yang jelas.

Bila terjadi apa-apa pada investasi beresiko ini, tidak akan ada yang akan bertanggung jawab. Terjadinya penipuan, hacking, blocking oleh pemerintah, tutupnya web exchang.

Berbagai hal lain pun tidak bisa dipungkiri akan membuat investor kripto rugi besar dalam sekejap tanpa ada mekanisme hukum yang dapat mengembalikan uangnya. Inilah yang membuat mayoritas musyawirin lebih memilih fatwa haram sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat untuk saat ini.

Bila ke depannya potensi gharar ini teratasi, saya yakin seyakin yakinnya LBM PWNU akan mempertimbangkan ulang poin ini. Seperti yang sudah-sudah sesuai kaidah “al-hukmu yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman”. 

3. Soal Regulasi

Sampai saat ini, undang-undang dan peraturan Bank Indonesia hanya mengakui satu currency (alat tukar) di NKRI, yakni rupiah. Sebab itu, membahas keberlakuan currency lain di Indonesia adalah tidak tepat dan jelas-jelas melanggar hukum.

Regulasi ini mempunyai tujuan kemaslahatan yang terukur untuk NKRI sehingga menyatakan bahwa cryptocurrency tertentu halal digunakan sebagai mata uang alternatif di NKRI jelas keliru. Baik dari sigi hukum positif mau pun fikih.

Lagi-lagi, bila regulasi ke depan berkata lain, maka putusan hukum pun akan lain pula.  

Tiga hal inilah yang menjadi perdebatan sengit dalam forum. Kemudian ada beberapa pertimbangan lain yang menjadi masukan para musyawirin seperti isu keamanan, pencucian uang dan lain-lain. Sebagaimana dapat dibaca dalam dokumen PWNU Jatim nomor 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 Tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto.   

Abdul Wahab Ahmad

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Penulis Buku dan Peneliti di Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan Pengurus Wilayah LBM Jawa Timur.

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 × 1 =